Rakornas Pilkada Serentak 2018, Arief Ingatkan Netralitas ASN

Tag

, , , , , ,

Pilkada serentak 2018 yang digelar 27 Juni nanti akan melibatkan 569 pasangan calon

Jakarta,  Ratusan pejabat daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (20/02/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkoolhukam) Wiranto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, para gubernur, bupati dan walikota serta KPU dan Bawaslu provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyampaikan pandangannya mengenai data kepemiluan. Menurut dia , Pilkada serentak 2018 yang digelar 27 Juni nanti akan melibatkan 569 pasangan calon, berdasarkan data statistik 156 orang diantaranya memiliki latar belakang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Untuk kita yang berada di sini perlu jadi perhatian soal latar belakang PNS (yang) 156 orang ini, karena kalau dia bukan pensiunan tapi PNS aktif yang ajukan pengunduran diri tentu dalam beberapa kesempatan mereka punya peluang mengajak PNS yang aktif. Sebagaimana semangat pertemuan hari ini, nah hal ini yang perlu jadi perhatian kita yaitu netralitas PNS,” ujar Arief.

Penjelasan juga disampaikan Arief saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta rakor yang meminta keterangan terkait aturan media sosial (medsos) bagi PNS. Arief mengatakan jika pihaknya sebagai penyelenggara pemilu hanya dapat mengeluarkan aturan terkait penggunaan medsos bagi paslon peserta pemilu saja, yakni dengan membatasi lima akun medsos bagi setiap paslon.

“Di luar itu Undang-undang (UU) lain lah yang mengatur, selebihnya diatur UU Keterbukaan Informasi Publik, ITE dan sebagainya, sanksinya juga akan ikuti itu,” pungkas Alumni Universitas Airlangga itu. (bili/ed diR. Foto Dosen/Humas KPU)

Sumber : KPU.GO.ID

Iklan

China Langsung Bereaksi Atas Pembatasan Impor Baja AS

Tag

, , , ,

Perlindungan yang berlebihan bukanlah obat dan hanya akan mengarah pada lingkaran setan

JAKARTA – Sebagai negara dengan tingkat ekspor baja yang tinggi di dunia, China menentang rencana Amerika Serikat dalam upaya pembatasan impor baja.

Seorang pejabat Kementerian Perdagangan AS/ China Ministry of Commerce (MOFCOM), China telah menyatakan keprihatinannya atas proteksionisme yang berlebihan di sektor baja oleh Amerika Serikat, dan mendesaknya untuk menahan diri dalam penyelidikan terhadap impor baja.

“Perlindungan yang berlebihan bukanlah obat dan hanya akan mengarah pada ‘lingkaran setan’ dalam tindakan perdagangan,” ungkap Wang Hejun, Head of MOFCOM’s Trade Remedy and Investigation Bureau, seperti dilansir dari Reuters.

Hejun menuturkan pihak Beijing menentang tindakan perdagangan yang “tidak adil dan tidak masuk akal” oleh AS terhadap perusahaan baja dengan alasan proteksionisme yang meracuni industri tersebut.

Berdasarkan catatan World Steel Association (WSA), produksi dan konsumsi baja China telah meningkat pesat. Sepanjang 15 tahun, produksi dan konsumsi negara—negara serikat (ROW) hanya mencapai masing—masing 14% dan 30%, sementara China tingkat produksinya bisa tumbuh 3,4 kali lipat dan tingkat konsumsi mencapai 2,4 kali lipat dibandingkan capaian negara—negara serikat tersebut.

Produksi di tahun terakhir, China menghasilkan 1.691,2 juta ton pada 2017, naik 5,3% dari tahun sebelumnya. Adapun ekspor China telah berkontribusi 65% dari total global. Tentunya, dengan tingginya sumbangan baja China terhadap global, tindakan AS dianggap akan merugikan Negeri Panda.

Sebelumnya, pihak AS menyatakan bahwa tindakan yang memberatkan China tersebut dilakukan untuk memberi perlindungan terhadap produsen dalam negeri. Presiden AS Donald Trump menilai bahwa industri baja AS sedang dalam fase kemunduran akibat kebijakan dumping, yakni kebijakan yang dilakukan negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga yang lebih murah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri.

Para produsen baja AS mendukung rencana pembatasan impor baja. Sebelumnya, mereka memang telah mendesak Trump untuk mengurangi impor baja agar bisa mengurangi produksi baja global yang berlebihan, terutama dari China yang dikhawatirkan akan memicu penurunan harga baja global.

Terpantau, harga baja rebar global telah mengalami penurunan sepanjang tahun 2018 hingga lebih dari 6%, tertinggi diantara komoditas logam dasar lainnya.

Sumber : Market bisnis.com

PTBA Percepat Pemenuhan Syarat Financial Close PLTU Sumsel 8

Tag

, , , , ,

Pembebasan lahan untuk transmisi masih dalam proses

PT BUKIT Asam Tbk, selaku operator Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatra Selatan (Sumsel) 8 berkapasitas 2×620 megawatt (MW), tengah mempercepat proses pemenuhan syarat financial close proyek tersebut.

Pembangkit listrik itu dijadwalkan masuk tahap kontruksi pada Juni 2018. Suherman, Sekretaris Perusahaan Bukit Asam, mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah persyaratan financial close (penuntasan pendanaan).

“Saat ini, EPC Contract Coal Supply Agreement dan kontrak Operation and Maintenance (O&M) dalam tahap finalisasi,”. Sembari menunggu pemenuhan persyaratan financial close, lanjut Suherman, pihaknya telah menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangkit.

Adapun pembebasan lahan untuk transmisi masih dalam proses. “Selain itu, secara paralel kami melakukan pembersihan lahan untuk lahan yang sudah dibebaskan dan melakukan soil investigation,” terangnya. Sementara itu, proses penuntasan pendanaan ditargetkan rampung pada 17 Juni 2018.

Perseroanmendapatkanpendanaandari The Export-Import Bank of China (Cexim) senilai US$1,7 miliaratausekitarRp23,1 triliun.

Dengan demikian, jadwal PLTU Sumsel 8 untuk beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) dipastikan tidak akan mundur dari waktu yang telah ditentukan. Proses COD untuk unit 1 akan diselesaikan pada Desember 2021, sedangkan untuk unit 2 akan dilakukan pada Maret 2022. Sumber : http://www.bisnis.com (Denis Riantiza Meilanova)

Januari 2018, Pangkalpinang Inflasi 1,27%

Tag

, , , ,

Badan Pusat Statistik Babngka Belitung merilis bahwa Inflasi Pangkalpinang pada bulan Januari 2018 adalah 1,27% ini didasarkan pada :

Pada Januari 2018 Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 1,27 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 138,69.

  • Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 5,51 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar  0,50 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,24 persen; kelompok sandang sebesar 0,11 persen; serta kelompok pendidikan rekreasi, dan olahraga sebesar 0,90 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok kesehatan dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan masing-masing sebesar 0,01 persen dan 2,86 persen.
  • Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2018 sebesar 1,27 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2018 terhadap Januari 2017) sebesar 2,21 persen.
  • Komponen inti pada Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 0,87 persen. Inflasi komponen bergejolak sebesar 5,41 persen, sedangkan komponen diatur pemerintah deflasi sebesar 1,96 persen.
  • Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 0,97 persen dengan IHK 139,21.

Sumber : BPS Babel.go.id

Cegah Anies Dampingi Presiden Di Penutupan Piala Presiden

Tag

, , , , , ,

Paspampres Hanya Mengikuti Daftar Nama dari Panitia

Beritabangka,Jakarta 18.02.18

Usai pertandingan final Piala Presiden 2018, beredar video pendek saat-saat menjelang penyerahan piala. Dalam video terlihat anggota Paspampres mencegah Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk turun mendampingi Presiden.

Tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia. Paspampres hanya mempersilakan nama-nama yang disebutkan oleh pembawa acara untuk turut mendampingi Presiden Joko Widodo.

Tidak ada arahan apapun dari Presiden untuk mencegah Anies. Mengingat acara ini bukan acara kenegaraan, panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah.

Selama pertandingan, Presiden Jokowi dan Gubernur Anies sangat menikmati jalannya pertandingan final. Keduanya menonton dengan rileks, sangat informal, serta akrab. Presiden menyampaikan selamat dan menyalami Anies saat Persija mencetak gol.

Karena bukan acara resmi, Presiden juga masih perlu menunggu selama 15 menit di lapangan hingga selesainya pemberian penghargaan lain sebelum menyerahkan Piala Presiden kepada Persija.

Sumber : Presiden.go,id

Pengundian Nomor Urut Parpol, KPU Tunjukan Simbol Transparansi dan Keadilan

Tag

, , , , , , ,

14 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh
Jakarta, kpu.go.id – Setelah resmi menetapkan 14 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melanjutkan tahapan melalui rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut parpol.
 
Sebanyak 14 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh hadir dalam acara yang berlangsung di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Minggu (18/2/2018) sekira pukul 20.00 WIB.
 
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh parpol. Hal itu ditunjukkan melalui mekanisme pengundian di mana urutan pengambilan nomor ditentukan berdasarkan waktu kedatangan masing-masing parpol di Gedung KPU.
 
Tak hanya perlakuan adil, KPU juga menyelipkan simbol transparansi melalui bola yang dimasukkan ke dalam fishbowl undian nomor urut.
 
“Bola yang digunakan transparan menujukan simbol KPU selalu mendorong kinerjanya yang transparan,” kata Arief sebelum memulai pengundian.
 
“Selain itu ada kotak kecil hitam di masing-masing meja dan ada nama partai nanti dipersilahkan ditempatkan bolanya di lubang yang tersedia, ini jadi simbol parpol bersama penyelenggara pemilu bersama-sama mengedepankan transparansi,” sambung Arief.
 
Sekedar informasi, dalam acara tersebut juga nampak hadir jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 
Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan, berikut urutan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.
 
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partaj Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai DEMOKRAT
15. Partai Aceh (PA)
16. Partai SIRA
17. Partai Daerah Aceh (PDA) 
18. Partai Nanggroe Aceh (PNA)
(Bil/red. FOTO dosen/Hupmas KPU)
Sumber : KPU.GO.ID

KPU TELAH LAKUKAN UNDIAN NOMOR URUT PARTAI PEMILU 2019

Tag

, , , , ,

Nomor Urut Peserta Pemilu 2019 untuk 14 Partai telah ditentukan

Berita Bangka, Jakarta 18 Februari 2019

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan dan mengundi nomor urut partai peserta pemilu 2019 yang dilakukan di Jakarta.

Adapun No urut dan Partai peserta pemilu 2019 antara lain :

  • No urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )
  • No urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA )
  • No urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP )
  • No urut 4 Partai Golongan Karya ( GOLKAR )
  • No urut 5 Partai Nasional Demokrat ( NASDEM )
  • No urut 6 Partai Garuda
  • No urut 7 Partai Berkarya
  • no urut 8 Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )
  • No urut 9 Partai Perindo
  • No urut 10 Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )
  • No urut 11 Partai Solidaritas Indonesia ( PSI )
  • No urut 12 Partai Amanat Nasional ( PAN )
  • No urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA )
  • No urut 14 Partai Demokrat

Mulai hari ini sudah mulai melekat no urut yang akan dipakai oleh para partai dalam kampanye dan sosilaisasi dalam masa kampanye di 2018 dan 2019.

Kontributor : Dody Iskandar SH

 

PPP Babel Siapkan 3 Kader Pengganti di DPRD

Tag

, , , , , ,

Untuk kepentingan partai semua sudah disiapkan

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangka-Belitung (Babel) Amri Cahyadi mengatakan, saat ini kursi Fraksi PPP di DPRD Bangka Belitung hanya tinggal 3 kursi saja dari 6 kursi.

Kekosongan ini dikarenakan dua anggotanya yakni Amri Cahyadi dan Hellyana maju Pilkada, ditambah dengan meninggalnya Subandri Husein. Otomatis kini fraksi PPP yang tersisa hanya tinggal tiga anggota yakni Tony Purnama, Azwari Helmi dan Salahudin.

Amri Cahyadi mengungkapkan, untuk kepentingan partai semua sudah disiapkan. Ada tiga anggota baru untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Tentunya kita ingin cepat, tapi ini masih berkabung. Sebagai alat perjuangan partai kita wajib segera mengisi kekosongan tersebut,” ujar Amri Cahyadi, Rabu (14/2/2018).

Amri Cahyadi menambahkan, tiga kader PPP yang disiapkan berdasarkan nomor urut saat Pileg sebelumnya, yakni H. Eling Sutikno menggantikan Amri Cahyadi.

Sedangkan Helyana yang maju sebagai peserta pilkada Belitung akan digantikan oleh H. Abdullah Makruf. Sementara pengganti almarhum Subandri Husein adalah H. Agus MD.

“Kalau untuk wakil ketuanya belum kita tunjuk. Kita akan konsultasikan dulu ke DPP PPP,” pungkas Amri Cahyadi. (Ch)

Sumber : ppp.or.id

 

Naikkan Daya Beli Masyarakat Lewat Padat Karya Tunai

Tag

, , , , , , ,

Padat karya tunai ini bisa mendistribusi anggaran langsung ke desa

Program padat karya tunai digulirkan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui keterlibatan warga setempat dalam program tersebut.

“Kita ingin padat karya tunai ini bisa mendistribusi anggaran langsung ke desa sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin naik,” kata Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan irigasi dan jalan produksi persawahan di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Rabu, 14 Februari 2018.

Pembangunan irigasi di desa tersebut merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek tersebut mampu menghasilkan lapangan kerja dengan menyerap sekira 120 warga setempat.

Dengan cara yang sangat produktif ini, lanjut Presiden, pemerintah ingin dilakukan perbaikan jalan-jalan produksi dari sawah ke sawah dan irigasi di sawah.

“Sehingga banyak manfaat dari program padat karya tunai,” ucap Presiden.

Program padat karya tunai yang ditinjau Presiden bersama Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff adalah pembangunan jalan produksi sepanjang 1.095 meter, dengan nilai Rp600 juta dan berlangsung selama tiga bulan.

Selain itu juga pembangunan irigasi kecil sepanjang 3,6 kilometer dengan nilai Rp1,35 miliar dan dikerjakan selama 50 hari.

Sebelumnya pada kemarin pagi , Presiden juga meninjau proyek pembangunan yang didanai oleh program padat karya di Kampung Oihu, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Di sana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan jalan lingkungan dan penerangan jalan serta drainase dengan melibatkan sedikitnya 160 warga setempat.

Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga mengerjakan proyek padat karya berupa normalisasi sungai di desa yang sama. Dalam proyek tersebut, sebanyak 150 warga dilibatkan.

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa program padat karya ini akan terus dilanjutkan. Hal itu dilakukan selain untuk membuka lapangan kerja di pedesaan, juga agar perputaran uang di masyarakat semakin meningkat.

“Yang melakukan ini nantinya tidak hanya Kementerian PU dan Desa, yang lain juga sama. Kementerian Perhubungan nanti dilakukan sebagian dengan padat karya tunai. Kementerian BUMN juga,” sambungnya.

Sumber : Presiden.go.id

Hari Pers 2018: Pers Diperlukan sebagai Penyampai Fakta dan Kebenaran

Tag

, , , , , ,

Pers makin diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran.

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi Tanah Air. Meskipun dalam lima tahun terakhir, pers dianggap sulit bersaing dengan media sosial dan media digital, namun peran penting pers tetap tidak tergantikan

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2018 yang digelar di kawasan Danau Cimpago, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, pada Jumat, 9 Februari 2018.

“Pers makin diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, pers makin diperlukan sebagai pilar penegak fakta-fakta. Pers makin diperlukan sebagai pilar penegak aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga meyakini peran penting pers untuk membangun narasi-narasi kebudayaan dan peradaban baru Tanah Air. Apalagi saat ini teknologi berkembang dengan begitu cepat dan tidak bisa dihindari.

“Pers makin diperlukan untuk turut membangun narasi-narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak semakin cepat dan semakin efisien yang sekarang melahirkan era revolusi industri 4.0 yang berbasis kepada digitalisasi, kekuatan komputasi, dan analitik data,” ucap Presiden.

Presiden yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pun menaruh harapan besar kepada pers Indonesia agar semakin inovatif dan optimis dalam melahirkan produk jurnalistik yang berkualitas untuk masyarakat.

Ketika Presiden “Betukar Peran” Menjadi Wartawan

Ada yang berbeda pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018, yang digelar pada Jumat, 9 Februari 2018, di kawasan Danau Cimpago, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Presiden Joko Widodo bertukar peran dengan seorang wartawan.

Hal tersebut dilakukan Kepala Negara karena dirinya ingin berbagi pengalaman saat dicegat oleh wartawan di sela aktivitasnya. Bahkan, terkadang para wartawan mencecar pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab.

Ia pun mengundang salah seorang wartawan yang hadir untuk naik ke atas panggung. Terpilihlah Muhammad Yusri Nur Raja Agam, wartawan dari Surabaya yang mengaku sudah menjalani profesi wartawan selama 40 tahun.

“Saya minta Pak Yusri jadi presiden, saya yang jadi wartawan. Nanti saya tanya gantian mumpung pas hari pers. Bapak jadi presiden, saya jadi wartawan,” pinta Presiden Jokowi.Dengan rasa percaya diri, Yusri pun langsung memainkan perannya sebagai seorang Presiden.

“Baik bapak saudara wartawan, apa yang mau ditanyakan?” tanya Yusri.

Presiden Jokowi pun menyampaikan sejumlah pertanyaan layaknya seorang wartawan. Mulai dari jajaran Menteri Kabinet Kerja yang dianggap paling penting hingga media yang dianggap menyebalkan.

Untuk menteri yang paling penting, Yusri menjawabnya Menteri Komunikasi dan Informatika.

“Supaya informasi disampaikan mulai dari kota sampai ke desa, semua menerima informasi dan komunikasi. Termasuk informasi politik,” ujar Yusri menjelaskan alasannya.

Sementara itu untuk media yang paling menyebalkan, pertanyaan tersebut diajukan Presiden Jokowi bukanlah tanpa alasan, karena terkadang dirinya merasa sebal dan jengkel dengan pertanyaan wartawan yang mudah di awal namun sulit di pertengahan wawancara.

“Nah sekarang saya tanya ke Pak Presiden, media apa yang paling menyebalkan, yang bapak sering jengkel? Jawab blak-blakan Pak Presiden,” tanya Presiden Jokowi.

Yusri pun menjawab, “Media abal-abal,” jawabnya.

Namun, Presiden langsung membantahnya dengan menyatakan bahwa semua media yang terdaftar di lingkungan istana adalah media resmi.

“Tidak ada di likungan istana media abal-abal, ‎medianya resmi semuanya, tapi banyak yang menyebalkan, sampaikan apa adanya, yang mana Pak?” kata Presiden Jokowi yang masih berperan sebagai wartawan.

Dengan spontan, Yusri pun menjawab, “Yang paling menyebalkan itu Rakyat Merdeka,” ucap Yusri yang disambut tawa para hadirin.

“Pak Presiden ini blak-blakan seperti perasaan saya. Sama persis,” ujar Presiden Jokowi yang ikut tertawa mendengar jawaban Yusri.

Penasaran dengan jawaban Yusri, Presiden Jokowi pun menanyakan alasannya memilih Rakyat Merdeka sebagai media yang menyebalkan.

“Ya kalau rakyatnya merdeka kan pemimpinnya yang susah. Kalau merdeka, semuanya dianggap merdeka. Padahal ada aturan kemerdekaan,” jawab Yusri.

Sumber : Portal Presiden RI