Jalan Tol Pertama di Sumatera Selatan Resmi Beroperasi

Palembang , 13 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan, pada Kamis, 12 Oktober 2017. Jalan tol pertama tersebut adalah jalan tol Palembang-Indralaya Seksi I yang menghubungkan Palembang-Pamulutan sepanjang 7,8 kilometer.

sa

“Ini jalan tol pertama yang ada di Sumatera Selatan,” ucap Presiden.

Menyambut pencapaian tersebut, Presiden pun membebaskan biaya penggunaan tol kepada masyarakat hingga akhir tahun 2017 mendatang.

“Saya minta meskipun ini jalan tol bayar, bisa dilihat dan dinikmati masyarakat awal-awal sampai akhir tahun. Jangan dipungut (biaya) dulu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah mendatangi proyek tol tersebut hingga empat kali. Hal ini dikarenakan proses pembangunan jalan tol tersebut yang membutuhkan perlakuan khusus.

“Kenapa tol ini saya datang? Ini sudah empat kali karena di sini konstruksinya khusus, biayanya dibanding dengan tol yang lain hampir 1,5 kali lipat karena harus menguruk 7 meter,” tutur Presiden.

Apalagi medan yang dihadapi para pekerja konstruksi dalam membangun jalan tol tersebut sangatlah sulit. Sehingga Presiden ingin melihat dan merasakan langsung kondisi pembangunan di lapangan.

“Mengeruk tujuh meter, menyedot air karena ini rawa-rawa, tapi konstruksi ini sudah selesai. Saya mau melihat fisik jadinya seperti apa? Seperti fisik tol yang lain, (tapi) saya kira lebih bagus,” ungkap Presiden.

Selain itu, kehadiran Presiden juga diyakini dapat memberikan semangat dan motivasi agar pembangunan jalan tol tersebut selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bahkan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam proyek pembangunan infrastruktur akan lebih cepat terselesaikan setelah Kepala Negara turun langsung ke lapangan.
“Saya ingin setiap persoalan kita cepat selesai di lapangan,” ujar Presiden.

Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda adalah salah satu contoh di mana ada dua masalah yang belum terselesaikan, yakni jalan tol tersebut harus menembus hutan konservasi dan melalui lahan yang dimiliki Kodam.

“Dua-duanya tidak berani dibebaskan (lahan). Saya langsung telepon Kodam agar diselesaikan. Satu dua hari rampung,” ucap Presiden.

Menurutnya, persoalan-persoalan seperti itu tidak bisa diselesaikan jika Presiden tidak turun langsung melihat kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, ia pun tak segan untuk selalu mengawasi langsung jalannya proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air.

“Tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak memberi perintah,” ucap Presiden.

Usai meresmikan jalan tol tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin meninjau jalan tol tersebut dengan berjalan kaki.

Sumber : Portal Presiden RI

Iklan

Pencanangan Program Peremajaan Sawit

Palembang, 13 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Oktober 2017, menghadiri Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Program peremajaan ini dilakukan mengingat produktivitas kelapa sawit di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal berdasarkan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya dapat memproduksi sawit hingga delapan ton per hektar dalam satu tahun.

“Di Musi Banyuasin akan diremajakan 4.400 hektar kebun sawit yang sudah tua. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bibitnya diberi, bibit untuk benih jagung, palawija juga diberi,” kata Kepala Negara.

Selain itu, lahan kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Bahkan, sertifikat untuk kebun kelapa sawit milik rakyat pun sudah disiapkan pemerintah.

“Sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk diberikan sertifikat tapi khusus untuk kebun kelapa sawit milik rakyat,” tutur Presiden.

Pemerintah juga akan melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang terfokus di setiap daerah di Tanah Air. Mulai dari Sumatra Selatan, kemudian dilanjutkan provinsi lain di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Jambi, dan Riau.

“Tahun ini kita akan konsentrasi di Sumatera, tahun depan Kalimantan. Kita ingin kerja fokus biar gampang dicek dan dikontrol,” ujar Presiden.

Presiden pun berjanji akan kembali ke Musi Banyuasin pada awal tahun 2019 mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dan mengetahui perkembangan kebun sawit.

“Hari ini sudah mulai replanting, awal 2019 akan saya cek kembali. Kerja dengan saya pasti dicek, enak saja tidak dicek,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, peremajaan tanaman kelapa sawit sangat penting dilakukan. Mengingat kondisi pertanaman kelapa sawit khususnya milik rakyat yang sudah tua dan rusak menjadi faktor utama rendahnya produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, sejumlah petani di Tanah Air juga belum menggunakan benih unggul.

“Ini bibit nanti kalau sudah gede bisa produksinya 8 ton per hektar, biasanya pohon (umur) 20 tahun hanya 2 ton (per hektar) berarti empat kali lipat,” kata Presiden.

Namun Presiden mengingatkan bahwa tanaman juga seperti mahluk hidup lainnya yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan. Ia pun yakin, jika dipelihara dengan baik maka produktivitas sawit tanah air pun akan meningkat.

“Kalau swasta bisa (8 ton per hektar), petani, pekebun juga harus bisa,” tuturnya.

Tak hanya kelapa sawit, Presiden juga berkomitmen akan melanjutkan peremajaan pada komoditas lainnya, seperti karet, kopi, kakao, dan pala.

“Lebih dari 15 tahun enggak pernah dikerjakan. Masak kalah dengan Vietnam urusan pala, kopi kalah dengan Brasil dan Kolumbia. Kita kalah karena dibiarkan, tidak pernah diremajakan,” ucap Presiden.

Namun, Pemerintah tidak ingin terburu-buru. Presiden dan jajarannya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk melihat komoditas yang ada di setiap daerah.

“Baru bisa mulai tahun depan kita. Tahun ini baru bisa mengidentifikasi apa saja yang diperlukan misalnya kopi mungkin petani ada yang menyampaikan di sekitar Sinabung itu bagus dan butuh peremajaan lalu kita lihat,” ujar Presiden.

Setelah memberikan sambutan, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menuju lokasi penanaman Pohon Kelapa Sawit.

Sumber : Portal Presiden RI

Peningkatan mutu SDM di seluruh anak perusahaan Sintesa Group

Tag

, , , ,

PENINGKATAN DAN PENGUATAN SDM MELALUI NILAI – NILAI PERUSAHAAN

Palembang, 13 Oktober 2017

Sebagai salah satu perusahaan besar yang mulai dirintis sejak tahun 1919 kembali mengadakan training untuk meningkatkan kesadaran para karyawannya akan pentingnya nilai nilai perusahaan yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja di masing masing bagian pada semua level karyawan.

Dengan mengusung nilai 4E Sintesa menegaskan bahwa nilai perusahaan terdiri dari Empathy, Excellence, Empowerment dan Entreprenuership dengan jelas apabila semua itu dilakukan akan saling menguatkan antara induk perusahaan dan anak perusahaan sehingga tujuan akhir perusahaan akan mudah dicapai dengan kebersamaan dan persamaan visi semua level karyawan yang ada di seluruh anak perusahaan Sintesa.

Sintesa memiliki 4 bidang besar dalam bisnisnya diantaranya bidang property, consumer good, industrial product, energy yang kesemuanya tersebar di Indonesia untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat.

Sebagai salah satu tempat acara yaitu di Palembang tepatnya di PT Tiraaustenite Cabang Palembang diadakan juga acara training tersebut, adapun fasilitator yang hadir mewakili Sintesa adalah Bpk. Alyon Roni Yusuf .


Acara dimulai dari pagi sampai sore tersebut sangat menarik sehingga karyawan diingatkan kembali benang merahnya nilai nilai perusahaan yang terkadang setiap pekerjaan mereka telah melakukan nilai yang ada diperusahaan tetapi tidak menyadarinya.

Dengan diadakannya training tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali semangat serta motivasi karyawan dan dapat menjadikan Sintesa sebagai rumah kedua bagi mereka.

Kontributor : Dody Iskandar SH

Mencairkan Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan 2017 sangat mudah dan gampang.

Tag

, , , , , ,

Bagaimana cara mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan ?

Sebagai salah satu solusi mempersiapkan masa depan para pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) atau yang dulu dikenal sebagai Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) memang terus dituntut untuk semakin profesional dan semakin baik.

Tidak hanya berupa layanan, beberapa hal terkait bentuk kebijakan juga sangat dinanti untuk terus memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan untuk para peserta BPJS TK pada khususnya.  Bila Anda merupakan salah satu peserta anggota BPJS TK, maka Anda dituntut untuk selalu update atau terus memperbarui informasi.
Mengapa demikian? Ini karena saat ini BPJS TK telah melakukan beberapa perubahan kebijakan yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pata pekerja Indonesia.

Salah satu kebijakan terbaru yang muncul dan seharusnya diketahui oleh seluruh peserta BPJS TK adalah saldo JHT (Jaminan Hari Tua) yang sudah bisa diambil 100% tanpa harus menunggu masa kepesertaan hingga 10 tahun, atau ketika sudah berumur 56 tahun, seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2015. Ini karena dengan munculnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 1 September 2015, maka ada beberapa perubahan terkait pengambilan saldo JHT dari 10%, 30%, hingga 100%.

Selain itu beberapa informasi terkait klaim JHT ini memang harus Anda ketahui dan pahami agar Anda tidak binggung lagi dan lebih lancar dalam proses pengurusan BPJS TK Anda. Inilah beberapa informasi terkait JHT yang perlu Anda ketahui dan pahami tersebut.

  1. Cara mencairkan atau Klaim BPJS Ketenagakerjaan, jamsostek, JHT 10% dan 30% Terbaru

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa untuk cara klaim saldo JHT 10% dan 30% saat ini sudah sudah mengalami perubahan. Dengan adanya peraturan Pemerintah no 60 tahun 2015 yang berlaku mulai 1 September 2015 kemarin memang membuat tata cara mencairkan uang JHT sebesar 10% dan 30% menjadi berubah.

Jika sebelumnya pencairan saldo JHT sebesar 10% dan 30% ini berlaku untuk seluruh peserta BPJS TK, dengan syarat sudah menjadi peserta BPJS TK mencapai 10 tahun.

Namun sekarang klaim JHT 10% dan 30% ini hanya berlaku bagi peserta yang masih aktif bekerja di perusahaan, dengan syarat usia kepesertaannya yang masih sama, yaitu minimal 10 tahun. Dan pencairannya sendiri tidak boleh dipilih seluruhnya atau dalam arti lain hanya boleh dipilih salah satu, yang 10% untuk persiapan pensiun, atau yang 30% untuk biaya perumahan.

Persyaratan KlaimBPJS ketenagakerjaan Jamsostek, JHT 10% dan 30% Terbaru

Dan satu hal lagi yang perlu dipahami oleh para peserta BPJS TK dari adanya peraturan baru itu adalah ketika peserta sudah mencairkan JHT yang sebesar 10% atau 30%, maka peserta BPJS TK tidak bisa mencairkan JHT secara bertahap lagi. Tahap selanjutnya sendiri setelah pencairan 10% atau 30% adalah pencairan 100% atau klaim JHT secara penuh. Klaim pencairan JHT 100% ini sendiri membutuhkan waktu sebulan sejak peserta yang bersangkutan sudah berhenti bekerja.

Adapun untuk mengklaim atau mencairkan JHT sebesar 10% atau 30% ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu

Sudah menjadi peserta Jamsostek/BPJSKetenagakerjaan selama 10 tahun

  • Masih aktif bekerja di perusahaan.
  • Kelengkapan Dokumen yang Harus Dipenuhi

Persyaratan ini sendiri kemudian harus dilengkapi dengan kelengkapan dokumen yang harus dibawa langsung ke kantor BPJS TK. Dan kelengkapan dalam berkas dan dokumen dalam pengajuan klaim JHT 10% dan 30% itu adalah :

Untuk klaim saldo JHT 10%:

  • Fotocopy kartu BPJS TK/Jamsostek dengan membawa yang asli.
  • Fotocopy KTP atau Paspor Peserta dengan menunjukkan yang asli.
  • Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan menunjukkan yang asli.
  • Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan.
  • Buku Rekening Tabungan

Untuk klaim saldo JHT 30%:

  • Fotocopy kartu BPJS TK/Jamsostek dengan membawa yang asli.
  • Fotocopy KTP atau Paspor Peserta dengan menunjukkan yang asli
  • Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan menunjukkan yang asli.
  • Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan.
  • Dokumen Perumahan.
  • Buku Rekening Tabungan

Perberlakukan Pajak Progresif

Jika Anda benar-benar ingin mencairkan JHT sebesar 10% dan 30% maka Anda harus mau tak mau bersiap dengan pemberlakuan pajak progresif yang harus ditanggung. Pajak progresif sendiri dikenakan mulai dari 5% hingga 30%. Rinciannya, jika saldo JHT di bawah Rp50 juta akan dikenakan pajak sebesar 5%.

Dan jika Anda pekerja yang memiliki saldo JHT antara Rp50 juta sampai Rp250 juta maka tarif pajaknya lebih besar yaitu 15%. Kemudian jika saldo JHT Anda antara Rp250 juta sampai Rp500 juta maka pajaknya yaitu sebesar 25%.

Terakhir jika Anda pekerja dengan saldo JHT yang telah mencapai lebih dari setengah milyar, maka tarif pajaknya adalah 30%. Namun bila pekerja tidak pernah mencairkan JHT meski sudah mencapai 10 tahun kepesertaan ini maka berapapun saldo JHT Anda nanti saat akan mencairkannya pajak yang dikenakan hanya sebesar 5%.

Cara Klaim JHT BPJS 100% Terbaru

Kabar gembira pun akhirnya datang untuk Anda peserta BPJS TK yang ingin mencairkan seluruh dana JHT Anda. Ini karena mulai 1 September 2015 siapapun peserta BPJS TK yang ingin mencairkan 100% saldo JHT-nya, maka Anda tak perlu lagi menunggu hingga usia 56 tahun, atau ketika mengalami cacat total tetap, atau ketika sudah meninggal dunia.

Hanya dengan menunggu satu bulan setelah Anda berhenti bekerja, Anda sudah bisa mencairkan 100% saldo JHT Anda. Namun untuk yang masih bekerja, prosedur pencairan uang JHT akan berlaku ketentuan 10% untuk persiapan pensiun, 30% untuk biaya perumahan, dan 100% ketika sudah berumur 56 tahun.

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dipenuhi

Bagi Anda yang ingin mencarikan semua saldo JHT, maka Anda harus berhenti bekerja terlebih dahulu, entah karena inisiatif sendiri (resign) atau pun diberhentikan oleh perusahaan (PHK). Namun untuk benar-benar bisa mengambil dana ini, Anda harus melengkapi beberapa dokumen dan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti :

  • Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan.
  • Paklaring.
  • KTP atau boleh juga SIM.
  • Kartu Keluarga.
  • Buku Tabungan.

Jangan lupa juga untuk memfotocopy dokumen-dokumen tersebut masing-masing satu lembar dan juga menyertakan dokumen yang asli.

Prosedur Pengajuan Pencairan JHT 100%

Untuk mengajukan pencairan Jamsostek atau JHT 100% ini prosedurnya sama seperti sebelumnya yaitu :

  • Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
  • Mengisi formulir pengajuan klaim JHT,
  • Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun,
  • Ceklis kelengkapan berkas,
  • Panggilan wawancara dan foto.
  • Terakhir transfer seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank.

Bijaklah Menyikapi Keinginan Saat Mengajukan Klaim

Inilah beberapa informasi terkait cara mencairkan Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan JHT sebesar 10%, 30%, dan 100%.

Dengan adanya informasi ini mudah-mudahan dapat membuat Anda menjadi lebih bijak dalam menyikapi keinginan ketika ingin melakukan klaim. Namun, sebagai saran, gunakan uang hasil klaim untuk hal yang sifatnya kebutuhan, bukan untuk berfoya-foya. Sebab pada dasarnya, itu adalah uang yang tadinya akan digunakan untuk memberikan perlindungan bagi Anda. Jadi, akan sangat sayang ketika uang itu malah digunakan untuk hal yang sifatnya tidak berguna.

sebelum mendaftar untuk mencairkan sebaiknya lengkapi dulu semua dokumen yang dibutuhkan. seperti yang sudah di sebutkan di atas .

Kontributor : Dody Iskandar SH

H. Maulan Aklil Belum mengambil keputusan untuk Maju di Pilkada 2018

Tag

, , , , , ,

Menjadi peserta pilkada 2018 masih panjang

Relawan molen telah melakukan survey dan mendalami pendapat masyarakat tentang majunya Maulan Aklil dalam pilkada 2018 nanti mulai dari survey di kecamatan dengan metode survey yang bisa mewakili suara masyarakat.

Komunikasi telah dilakukan dengan Maulan Aklil beberapa waktu dan memang beliau mengatakan bahwa untuk menjadi peserta pilkada kali ini masih sangat jauh dan banyak pertimbangan yang harus dipikirkan karena masih menjadi aparatur sipil negara di Sumatera Selatan.

Pada saat pertemuan juga telah diserahkan hasil survey dan data surveynya oleh Rullyansyah atau sering disapa Alle pada Molen sebagai bukti bahwa relawan bergerak dengan dasar ingin mencari sosok yang pantas untuk Pangkalpinang.

Sampai berita ini diturunkan masih belum ada sinyal untuk majunya Molen dalam pilwako tahun 2018 mendatang.

Kontributor : Alle

 

1 Mei Hari Buruh Seluruh Dunia

Tag

, , , , , , , , ,

TOLAK UPAH MURAH DAN OUTSOURCHING BAGI BURUH INDONESIA

Palembang, 1 Mei 2017

Aksi buruh selalu menjadi berita hangat seluruh dunia termasuk di Indonesia dimana sampai saat ini masalah buruh selalu tidak ada ujungnya ini dikarenakan sampai saat ini standar hidup layak belum bisa tercapai. Isu utama setiap tahun yang bisa dianalisa diantaranya :

1. Tolak Upah murah.

Upah murah selalu menjadi perdebatan panjang yang melibatkan bipartit yaitu pengusaha , pemerintah dan buruh karena standar hidup layak di tiap kota akan berbeda sesuai dengan kemampuan daerah tersebut.

Ketiga elemen ini harus duduk bareng dan melakukan diskusi agar semua bisa berjalan dimana pemerintah mengeluarkan aturan, buruh bekerja dengan baik dan pengusaha membayar keringat buruh dengan wajar dan bisa meningkatkan kesejahteraan buruh.

2. Outsourching

kata ini sering dipakai sebagai buruh kontrak dimana akan dipekerjakan oleh pengusaha hanya untuk waktu tertentu biasanya untuk pekerjaan proyek yang tidak jangka panjang. Yang menjadi permasalahan adalah kebutuhan buruh yang jangka panjang yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman dengan sistem kontrak.

Tidak semua buruh masuk dalam Outsourching  karena memang untuk pekerjaan proyek memerlukan sdm yang besar berhubungan dengan waktu pengerjaan yang singkat tetapi untuk buruh yang sudah jadi karyawan biasanya sudah tidak dalam status kontrak karena fungsi pekerjaannya dalam suatu perusahaan.

3. Standar hidup layak

Kata ini saya munculkan karena hidup layak bagi buruh masih jauh dari cukup ini dikarenakan banyak pengusaha hanya menerapkan UMP / UMK /UMR dan dianggap lajang bagi pekerja dimana ketika mereka berkeluarga dan mempunyai anak serta kebutuhan lain akan menjadi minus penghasilannya karena kebutuhan jauh lebih besar dibanding penerimaannya.

Solusi yang bisa dilakukan adalah :

  • regulasi  serta evaluasi perusahaan ketika karyawannya yang awalnya lajang menjadi berkeluarga harus ada pertimbangan untuk penambahan income bagi pekerjanya.
  • menyediakan fasilitas tambahan misalnya dengan softloan bagi karyawannya yang ingin memiliki perumahan / yang ingin memiliki usaha di rumah sehingga secara langsung akan berdampak meningkatnya semangat buruh untuk bekerja
  • Pengusaha bersama dengan pemerintah khususnya bidang ketenaga kerjaan untuk bisa memberikan tambahan pengetahuan secara berkelanjutan bagi buruh dengan demikian mereka akan berusaha pula bekerja lebih baik dan dengan kemampuan yang terus berkembang akan meningkatkan penghasilan juga karena pengusaha melihat hasil yang diraih sesuai dengan keinginan perusahaan.

Selama belum adanya peningkatan dalam upah buruh maka setiap tahun akan selalu terjadi aksi buruh seperti ini dan inipun tidak bisa dihibdari karena sudah diatur juga dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan.

Kontributor :  Dody Iskandar SH

 

PRESIDEN JANJIKAN SOLUSI TERBAIK BAGI PERSOALAN NELAYAN

Tag

, , , ,

“Percayalah bahwa kita akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan,”
Dipublikasikan pada 27/04/2017 | 15:13 WIB
Presiden Joko Widodo berjanji bahwa pemerintah akan berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk para nelayan. Hal ini disampaikan Presiden menanggapi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasuti, yang ditentang sejumlah pihak karena melarang nelayan tradisional menggunakan jaring penangkap ikan atau cantrang.

“Percayalah bahwa kita akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan,” ujar Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai menghadiri groundbreaking pembangunan Rusunami di Urbantown-Loftvilles Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis, 27 April 2017.

Namun, Kepala Negara mengakui bahwa dirinya belum bertemu secara langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, untuk membicarakan kebijakannya yang dianggap mempersulit nelayan tersebut. Oleh sebab itu, Presiden akan segera mengevaluasi dan melihat langsung ke lapangan guna menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

“Saya akan lihat dulu lapangannya seperti apa. Saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi saya belum berbicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, nanti kalau sudah berbicara dengan menteri, saya akan sampaikan kebijakan untuk cantrang ini apa,” ungkapnya.

Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan itu, nelayan dilarang menggunakan cantrang dalam menangkap ikan. Sebagai gantinya, KKP membagikan alat penangkap ikan pengganti cantrang yang dianggap lebih ramah lingkungan. Namun persoalannya, dua tahun sudah kebijakan itu berjalan, KKP belum optimal dalam hal pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang.

Data dari Kantor Staf Kepresidenan mencatat, hingga April 2017, baru sebanyak 605 nelayan dan 3 koperasi nelayan di seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan alat penangkap ikan yang diperbolehkan KKP. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, mereka pun nekat melaut menggunakan alat penangkap yang lama.
Di sisi lain, aparat penegak hukum di laut sudah mulai melaksanakan tugasnya. Alhasil, terjadilah ketidakadilan. Nelayan belum mendapat haknya, namun aparat sudah menangkapnya.

Sumber : http://presidenri.go.id

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR USULAN PRIORITAS MUSRENBANGNAS 2018

Tag

, , , , , , , ,

Program prioritas infrastruktur ini juga kita mendorong untuk meningkatkan perekonomian petani

Gubernur Jambi, H. Zumi Zola, S.TP, MA menyampaikan, pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi merupakan usulan prioritas Pemerintah Provinsi Jambi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018. Hal tersebut dikatakan oleh Zola usai mengikuti Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 dalam Rangka Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2018 bertempat di Assembly Hall Birawa Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (26/04/2017).

“Bapak Presiden Jokowi menekankan untuk menyusun program prioritas. Program prioritas Provinsi Jambi tahun 2018 adalah untuk infrastruktur,” ungkap Gubernur Zola.

 Gubernur Zola mengungkapkan, infrastruktur harus disinergikan dengan baik misalnya jalan produksi, irigasi untuk pangan, dan jalan-jalan utama. “Pembangunan infrastruktur ini berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menopang sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan,” kata Gubernur Zola.

 “Melalui program prioritas infrastruktur ini juga kita mendorong untuk meningkatkan perekonomian petani sawit dan karet, kita mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Jambi menggantungkan kehidupan mereka dari perkebunan sawit dan karet,” ujar Zola.

 Gubernur Zola mengatakan, pada tahun 2018 Provinsi Jambi akan memfokuskan pada pembangunan pelabuhan Ujung Jabung karena Provinsi Jambi sangat membutuhkan pelabuhan dan pengembangan bandar udara Depati Parbo Kerinci untuk meningkatkan akses pariwisata, sehingga wisatawan lebih mudah datang ke Kerinci.

 “Provinsi Jambi juga mengusulkan pembangunan Jembatan Batanghari III karena kondisi jembatan Batanghari I sudah tidak layak lagi untuk dilalui kendaraan-kendaraan dengan tonase yang besar serta pembangunan waduk dan irigisai di Batang Asai,” kata Gubernur Zola.

Lebih lanjut, Gubernur Zola menambahkan, Provinsi Jambi juga memfokuskan beasiswa pada bidang pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penekanan pada pelayanan terhadap masyarakat.

 Sebelumnya, saat membuka Musrenbangnas 2017, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh jajaran menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan sinergitas antara RKP 2018 dan RKPD 2018 untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.

Presiden Jokowi mengingatkan kementerian dan lembaga di provinsi, kabupaten/kota untuk fokus mempriotitaskan perencanaan dan anggaran. “Jangan banyak-banyak, namanya prioritas harus lebih fokus, dibawah tiga lebih baik, kalau masih sulit juga dibawah lima,” pungkas Jokowi.

 Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, Musrenbangnaini bertujuan untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. “Setiap prioritas nasional, program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi,” kata Bambang.

 “Penyusunan RKP 2018 menggunakan prinsip money follows programme melalui pendekatan tematik, holistik, integral, dan spasial dengan empat fokus penguatan yaitu: 1.Penguatan perencanaan dan penganggaran; 2.Penguatan pengendalian perencanaan; 3.Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan 4.Penguatan integrasi sumber pendanaan,” ujar Bambang.

 Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, hasil dan kesepakatan Musrenbangnas akan dituangkan dalam rancangan akhir RKP 2018 untuk dibahas pada sidang kabinet paripurana serta ditetapkan menjadi RKP 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang RKP 2018 yang kemudian akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk program prioritas pemerintah.”Kementerian Keuangan akan bekerjasama dengan Bappenas dan kementerian/lembaga terkait anggaran yang digunakan program prioritas pemerintah, sementara untuk daerah, kementerian keuangan akan melihat instrumen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 Turut hadir dalam acara tersebut, Ibu Negara RI, Iriana Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan beberapa menteri Kabinet Kerja.

Sumber : jambiprov.go.id

Rogoh Rp 330 M, Timah Beli 6 Kapal untuk Menambang Bawah Laut

RENCANA TAMBAH 6 KAPAL TAMBAHAN

 

Jakarta – PT Timah (Persero) Tbk berencana membeli 6 kapal hisap di tahun ini. Dengan rencana ini, maka nantinya perseroan akan memiliki 26 kapal hisap untuk menambang timah di bawah laut.

“Kita berencana menambah 6 kapal. Isunya kalau tambang timah itu bagaimana kita masuk ke tambang di dalam,” jelas Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia & Umum PT Timah (Persero) Tbk Emil Ermindra di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).

Emil menambahkan, satu unit kapal hisap untuk menambang timah di bawah laut dihargai sekitar Rp 55 miliar. Jika dikalikan 6 unit, maka kebutuhan investasi Timah untuk membeli kapal hisap sebesar Rp 330 miliar.

“Satu kapal itu Rp 55 miliar, dikalikan saja,” tutur Emil.

Emiten berkode saham TINS itu akan membeli 6 kapal hisap dalam bentuk baru. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan produksi Timah.

“Kita targetkan tahun ini dapat, sudah ada persiapan jauh-jauh hari,” tutup Emil. (hns/hns)

Sumber : https://finance.detik.com

 

PT Timah Bagi Dividen Rp 75 Miliar ke Pemegang Saham

Tag

, , , , , , , ,

Bagikan dividen tunai dengan nilai mencapai Rp 75,54 miliar

Jakarta – PT Timah (Persero) Tbk hari ini menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (28/4/2017). Dalam RUPS ini diputuskan bahwa penggunaan laba bersih perusahaan tahun buku 2016, sebanyak 30% nya akan dibagikan sebagai dividen tunai dengan nilai mencapai Rp 75,54 miliar atau setara Rp 10.143 per lembar saham.

Adapun rincian dividen tunai yang dibagikan di antaranya yang kepada negara sebesar Rp 49,10 miliar dan kepada publik sebesar Rp 26,44 miliar. Sedangkan sisa laba lainnya digunakan sebagai cadangan umum, yakni sebesar 70%.

“Dari hasil keputusan pemegang saham, ditetapkan dividen sebesar 30% dari laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tahun buku 2016,” kata Direktur Utama Timah, Riza Pahlevi membacakan hasil RUPS.

Selain itu, RUPS juga menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Satriya Hari Prasetya dan T. Pribadi sebagai komisaris. Dan mengangkat Trenggono Sutioso sebagai Direktur Pengambangan Usaha dan Niaga serta Alwin Albar sebagai Direktur Operasi dan Produksi.

Sebagai informasi, tahun lalu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang itu membukukan laba bersih sebesar Rp 251,96 miliar atau lebih tinggi 150% dibandingkan tahun 2015. Sedangkan untuk tahun buku 2015, perusahaan pelat merah itu membagikan dividen senilai Rp 30,47 miliar atau 30% dari Rp 101,58 miliar laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Berikut adalah susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPS :
Komisaris
1. Fachri Ali sebagai Komisaris Utama/Independen
2. Milawarma sebagai Komisaris Independen
3. Satriya Hari Prasetya sebagai Komisaris
4. T. Pribadi sebagai Komisaris
5. Mochtar Husein sebagai Komisaris

Direksi
1. M. Riza Pahlevi Tabrani sebagai Direktur Utama
2. Emil Ermindra sebagai Direktur Keuangan
3. Trenggono Sutioso sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga
4. Alwin Albar sebagai Direktur Operas! dan Produksi
5. Muhammad Rizki sebagai Direktur SDM dan Umum

Terbitkan Obligasi

PT Timah Tbk (TINS) berniat menerbitkan obligasi sebagai salah satu sumber dana rencana kerja tahun ini. Belanja modal Perseroan tahun ini akan dipenuhi dari kas internal, utang bank, dan obligasi.

Menurut Direktur Utama Timah, Riza Pahlevi, dana hasil obligasi akan dipakai memperbaiki atau merekondisi atau beli baru alat-alat produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi.

“Kami memang sedang mempersiapkan pendanaan tahun ini, bisa dalam bentuk obligasi ataupun pinjaman bank. Sekarang sedang dikaji mengenai instrumen dan besarannya,” ujarnya dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Direktur Keuangan, Emil Erminda mengatakan, rencana melakukan obligasi ini tengah dijajaki oleh Perseroan lantaran dirasa lebih cocok dengan kondisi keuangan perusahaan ketimbang melakukan pinjaman bank.

Meski belum bisa menyebutkan besarannya, Emil mengatakan obligasi akan diterbitkan secara multiyears. Dengan kemampuan perseroan melakukan utang tahun ini sebesar Rp 5 triliun, diperkirakan jumlah obligasi yang akan dilakukan tahun ini ada pada rentang Rp 2,6-5 triliun.

“Kalau mau kira-kira, yang kita butuh dana investasi kan Rp 2,6 triliun, jadi kira-kira kita akan obligasi lebih dari Rp 2,6 triliun tapi multiyears. Kalau sekarang kelayakan utang PT Timah itu bisa ngutang sampai Rp 5 triliun. Tapi mungkin enggak sebesar Rp 5 triliun lah. Jadi ya kira-kira let’s say kita bilang Rp 3-5 triliun, tapi mungkin enggak sebesar Rp 3 triliun,” ungkapnya.

Adapun rencana penerbitan obligasi diperkirakan dilakukan pada bulan September mendatang dengan menggunakan buku Maret. Hal ini mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sejumlah tahapan obligasi. (ang/ang)

Sumber : https://finance.detik.com