Mendikbud Paparkan Kelebihan Sistem Zonasi di PPDB

ZONASI SEKOLAH KURANG SOSIALISASI PADA MASYARAKAT

Jakarta – Pemerintah mulai menetapkan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi itu guna memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat.

“Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya,” ujar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6/2019).

“Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination,” lanjutnya.

Karena itu, ia menetapkan sistem zonasi dalam PPDB di setiap sekolah. Dengan begitu, keluarga yang kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya di sekitar rumah, sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi.

“Apabila seorang anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak mendapat sekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah karena kendala biaya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengajak para orang tua untuk mengubah cara pandang dan pola pikir mengenai sekolah unggulan. Karena menurutnya sekolah unggulan itu hanya identik dengan siswa yang pintar dan berekonomi menengah ke atas. Ia pun meminta sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali.

“Jangan sampai sekolah mengklaim sebagai unggulan hanya karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak. Sekolah, khususnya sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali. Prestasi itu tidak diukur dari asal sekolah, tetapi masing-masing individu anak yang akan menentukan prestasi dan masa depannya. Pada dasarnya setiap anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri. Dan kalau itu dikembangkan secara baik itu akan menjadi modal untuk masa depan,” jelasnya.

Sistem zonasi ini tidak hanya berlaku dalam PPDB, jelas Muhadjir tidak hanya berlaku dalam sistem PPDB. Nantinya sistem ini juga akan dipakai untuk redistribusi tenaga pendidik. Hal ini diharapkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

“Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi,” terangnya.

Yang Perlu Diketahui tentang Zonasi

Pemerintah telah menerapkan program zonasi yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Dari banyak pokok bahasan, salah satu yang paling menjadi perhatian adalah pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terdiri dari tiga jalur, yaitu jalur zonasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali.

Dari tiga jalur tersebut, kuota siswa masuk ke sekolah adalah didominasi oleh jalur zonasi, yang kuotanya mencapai 90 persen. Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak 2016 ini menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

“Kita menggunakan zonasi mulai dari penerimaan siswa baru, terutama untuk memberikan akses yang setara, akses yang adil, kepada peserta didik, tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy seperti dikutip dari laman resmi Kemendikbud.

“Pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah,” sambungnya.

Ia menjelaskan zonasi tidak hanya diperuntukkan untuk PPDB, namun juga untuk membenahi delapan standar pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana.

Kebijakan zonasi juga mendorong kebijakan redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap zona, untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

“Setelah ini, saya minta ada rotasi guru. Sehingga guru di setiap zona merata. Jadi tidak boleh ada guru yang kebetulan guru baik, menumpuk di suatu tempat,” katanya.

Selain itu, melalui zonasi pemerintah dapat lebih mudah menginventarisasi dan memverifikasi kondisi sarana prasarana pendidikan, untuk kemudian dapat melakukan intervensi yang diperlukan.

“Akan kita beri perhatian melalui dana dari pusat, yaitu dana alokasi khusus. Di samping itu, kita juga berharap ada dukungan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kemudian kalau terpaksa, kami akan menurunkan dana dari pusat melalui dana di Kemendikbud,” jelasnya.

Iklan

VAN BANGKA BEGINT DE VICTORIE

DARI BANGKA LAHIRNYA KEMENANGAN

PERJUANGAN KEDAULATAN DIPENGASINGAN UNTUK NKRI

Pesanggrahan Muntok

Bangunan ini dibangun pada tahun1927 dari kayu oleh kolonial belanda, berfungsi sebagai gedung pengadilan ( Landraad) di Muntok.

Kemudian pada tahun 1851 dikelola Perusahaan pertambangan Timah Bangka ( Banka TinWinning) berfungsi segabai penginapan para karyawan timah BTW sementara beberapa bangunan disamping bangunan utama diperuntukan bagi pengurus pengelola rest house / pesanggrahan BTW sehingga lingkungan ini dikenal dengan rumah pesanggrahan BTW.

Pada Tahun 1890 gedung utama direnovasi dari dinding kayu menjadi semi permanen , setelah pabrik bata temenggung M Ali dibangun diujung Limbung Tanjung, tanpa menambah bangunan lain, Gedung ini masih memiliki bangunan sayap, hanya terdiri dari bangunan utama dan teras belakang saja, kemudian sekitar tahun 1924 direnovasi kembali menjadi full bata, tanpa merubah bentuk dan desain aslinya , renovasi ini berbarengan dengan masuknya pertama kali Listrik ke Mentok.

1949bangkasukarnohattagoc

 

Sebelumnya pada tanggal 11 februari 1897 gedung ini pernah menjadi tempat pengasingan Pangeran Paku Alam bernama kanjeng pangeran Hario dari kesultanan jogja yang menentang perintah Belanda pada saat itu. Kanjeng Pangeran Hario RM Pakuningprang sebenarnya ditugaskan Belanda melawan pasukan Aceh dalam perang aceh, namun pangeran berbalik pada pasukan aceh untuk melawan belanda. akhirnya ditangkap dan ditahan digedung landraad mentok, pemerintah Belanda melarang untuk berhubungan dengan masyarakat mentok. Sang Pangeran meninggal pada tanggal 18 Agustus 1897.

Kemudian sekitar Tahun 1927 Bangunan pesanggarahan BTW kembali mengalami proses renovasi oleh seorang arsitek yang bernama Antwerp J Lokollo jabatan pengawas pekerjaan sipil di perusahaan BTW dibantu oleh Mandor terkenal Mr. Tan Soei Eng . mereka bedua sebagai pejabat pesanggahan BTW . Renovasi kali ini hanya melakukan penambahan pada sayap depan kiri kanan dan belakang dengan tetap mempertahankan bentuk simetris penuh bergaya Indische Empire Style merupakan tipe bangunan abad 18 – 19 yakni bangunan bersimetris penuh ada teras mengelilingi bangunan .

Setelah menambah bangunan sayap gedung ini beralih fungsi sekaligus berubah nama dari gedung pengadilan ( landraad)  menjadi pesanggrahan BTW bagian lainnya bangunan ini diperuntukan bagi para pejabat BTW menginap sementara yang menjadi gedung utama di kawasan pesanggrahan Banka Tin Winning , difungsikan sebagai tempat peristirahatan (wisma ) bagi karyawan BTW terutama yang bekerja di kapal keruk Plaben yang beroperasi di Ranggam desa Parit Belo Laut sekitar tahun 1927, sehingga nama pesanggrahan BTW sering disebut dengan wisma Ranggam.

3a87fd495b93a6905900e034f74cbf69

( Foto Soekarno – Hatta saat pertama mendarat di Bangka )

SEJARAH PENGASINGAN DI PESANGGRAHAN BTW 

Pada Tanggal 22 Desember 1948 terjadi agresi belanda II dimana Jogjakarta Jatuh , tiga ghari kemudian 22 Desembar 1948 para tokoh bangsa ditangkap diantaranya : Ir. Soekarno, Bung Hatta, Mr. Assat, komodor udara suryadarma, mr. A.G Pringodigdo, Sutan Syahrirdan Haji Agus Salim diangkut dengan 3 buah Jeep  militer dikawal oleh serdadu yang bersenjata lengkap menuju lapangan terbang maguwo dan langsung diterbangkan dengan pesawat Bomber B-25 No. M 388 , saat tiba di lapangan terbang kampung Doel ( Depati Amir ) Yang turun saat itu hanya Bung Hatta , A.G Pringodigdo, Mr. Asaat, Comoodor suryadarma dan mereka langsung dibawa ke pesangrahan  menumbing di mentok. sementara Bung Karno , Haji Agus Salimdan sutan Syahrir dilarang turun dimana mereka dibawa ke pengasingan Prapat sumatera Utara.

185230_rumah1

( Foto pesangerahan menumbing di Mentok )

Pesanggrahan menumbing pada saat itu dikelilingi oleh kawat berduri, lima hari kemudian sekitar 27 Desember 1948 pihak Belanda membuat kerangkeng dari kandang ayam di dalam ruangan inti berukuran 4 x 6 M disampingnya dibangun pos jaga dari kayu, sebagai penghargaan bagi Bung Hata dan kawan kawan seperti hidup dalam kebun binatang.

Menyusul kemudian pada Tanggal 31 Desember 1948 Mr. Roem dan Mr. ali sastro ikut juga ditangkap dan dibawa seorang perwira Belanda naik jeep ke lapangan Maguwo . kedua tokoh ini langsung diterbangkan ke bangka disatukan bersama Bung Hatta , Mr Assaat dan A.G Pringgodigdo serta komodor suryadarma di Pesanggerahan Menumbing. mereka ber enam hanya diperbolehkan memakai dua ruangan berukuran 6 x 6 m buat kamar tidur disediakan 6 ranjang besi dilengkapi kelambu, disebelah kamar tidur ada kamar mandi dan ada ruangan untuk kamar duduk dilengkapi beberapa kursi dan dua buah meja. dibelakang kamar tidur ada juga kamar mandi. Lokasi pengasingan saat itu dijaga ketat oleh pasukan khusus Bataljon Regiment Stoottroepen in Netherlands-Indie .walau para tahanan dilarang mendengarkan radio maupunmembaca koran , namun bung Hatta secara diam diam memerintahkan A.G Pringgodigdo untuk selalu mendengarkan radio guna mengetahui berita dalam dan luar negeri.

Berita pengasingan para pemimpin negara Republik Indonesia saat itu menarik perhatian para wartawan terutama perlakuan yang kurang manusiawi oleh pihak militer belanda terhadap para tokoh bangsa Ini.

Lalu dibuat pemberitaan secara internasional oleh wartawan Inggris dari majalah Picture post , karena selama ini yang tersiar diberita berbanding terbalik dengan fakta yang ada sehingga PBB pada Tanggal 10 Januri 1948 , Dr Bower datang dan baru pertama kali  kerangkeng dibuka untuk meminta Bung Hatta menandatangani pengakuan bahwa :

  1. Republik Indonesia sudah tidak ada
  2. Soekarno dan Hatta serta para tokoh bangsa bubar dan bukan pejabat negara lagi

Namun surat tersebut ditolak ditandatangani oleh bung Hatta. Pada Tanggal 15 Januari anggota KTN, merle cochran dan Critchley datang ke menumbing untuk mengadakan pembicaraan dengan Bung Hatta dan kawan kawan , mereka heran para tokoh bangsa ini ditahan dalam kerangkeng kawat berduri padahal pada tanggal 7 Januari 1949 sebelumnya Mr. Van Roijen di dewan keamanan PBB membantah kenyataan tersebut. Akhirnya Belanda membuka kurungan kawat berduri yang menelilingi gedung.

BUNGKARNO PERUNDINGAN copy

Pada Tanggal 6 Februari 1949 Bung Karno dan Haji Agus Salim dipengasingan Prapat dijemput dengan pesawat terbang Katalina jenis Ampibi dan mendarat diatas air sekitar pukul 10.000 di pelabuhan pangkal balam.

Kedua Tokoh Bangsa ini dijemput dengan perahu kecil , tampak Bung Karno dengan pakaian setelan abu abu dan peci hitam keluar dari dalam pesawat menaiki perahu , kemudian disusul oleh Haji Agus Salim dengan pakaian setelan putih dan mantel abu abu , bertongkat dan berkacamata dengan peci khas yang dibuatnya sendiri.

Kedua tokoh bangsa Ini langsung dibawa ke menumbing tiba sekitar pukul 13.00 . Bung Karno dan Haji Agus Salim tiba di pesangerahan menumbing untuk bertemu bung Hatta dan kawan kawan guna membicarakan permintaan BFO dimana hari itu juga rapat berhasil selesai. Sebetulnya Bung karno dan Haji agus salim harus kembali ke pengasingan prapat tetapi atas keputusan rapat akhirnya mereka tetap di Bangka untuk memudahkan memantau perkembangan politik seyerusnya.

Pada keeesokan harinya Bung Karno Pindah ke pesanggrahan BTW disertai Haji Agus salim, Mr. moch Roem dan Ali Sastroamidjojo.

DARI MENTOK UNTUK INDONESIA

Pengasingan Para tokoh bangsa Indonesia ke mentok Bangka mengundang perhatian dunia sehingga komisi PBB untuk Indonesia disebut United Nation Commisission For Indonesia ( UNCI ) selalu bolak balik ke Pulau Bangka guna melakukan perundingan dengan Bung Karno dan kawan kawan  yang diasingkan di Mentok.

Di Ruang makan utama pesanggrahan BTW menjadi icon penting membicarakan bahan perundingan genjatan serta persyaratan atau tuntutan kepada Belanda agar perundingan ke depan harus diwakili UNCI badan PBB. Ini merupakan awal dari perjuangan diplomasi agar diakuinya kedaulatan negara Republik Indonesia oleh dunia dan disinilah awal perjuangan kemerdekaan penuh itu dicapai tanpa perjuangan diplomasi ini Indinesia sulit menemui kemerdekaan.

PAPARAN PRESIDEN SOEKARNO 

Presiden Soekarno menyampaikan bahwa kompromi terakhir dari persetujuan Roem Roijen berlangsung dimeja dapurku dirumah instansi milik pertambangan timah dimana aku diasingkan.

selain itu tempat ini merupakan tempat serah terimanya surat kuasa kembalinya pemerintahan RI ke Jogjakarta dari Ir soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada bulan Juni 1949. surat kuasa itu dikonsep oleh Bung Hatta din pesanggrahan menumbing dan diketik oleh abdul gafar pringgodigdo . Penyerahan surat kuasa itu disaksikan oleh Bung Hatta, Mr Roem dan ali sastroamidjojo hari itu juga.

KOTA KENANG KENANGAN MENCAPAI KEMENANGAN

foto wisma ranggam akhir tahun 1983

Mengingat fakta bahwa dua pesanggrahan di mentok pernah dijadikan dimana Soekarno – Hatta beserta mentrinya diasingkan dalam suka dan duka.

perjuangan diplomasi ini sangat penting buat negara Republik Indonesia , bahwa kemerdekaan penuh sulit dicapai tanpa perjuangan diplomasi ini Indonesia Sulit Merdeka. maka munculah Ide untuk membangun tugu monumen peringatan di kota Mentok yang dibangun secara gotong royong bersama masyarakat mentok  pada tanggal 17 agustus 1945 . Tugu itu dikenal dengan Tugu Proklamasi ini diresmikan langsung oleh Bung Hatta pada tanggal 17 agustus 1951.

SEJARAH PERJALANAN SANG DWI WARNA DARI JAKARTA -JOGJA -BANGKA

Bendera-Pusaka

Bendera pusaka bangsa  sangsaka merah putih ini dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati Soekarno untuk pertama kali dikibarkan pada batang bambu di jl pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh pengibar bendera yang dipimpin oleh Latief Hendraningrat, namun kembali jakarta dikuasai agresi Belanda I pada tahun 1946 bendera dibawa ke Jogja , bendera dipisahkan antara merah dan putihnya agar tidak ditahan oleh belanda karena tidak berbentuk bendera. kemudian diserahkan kepada Husen Mutahar untuk diamankan dengan taruhan nyawanya.ia sempat tertahan belanda tapi dapat meloloskan diri dan berhasil membawa bendera tersebut. Dalam perjuangannya di pelarian bendera merah putih tersebut dijahit kembali lalu diserahkan kepada Soedjono H  Delegasi RI  kemudian dibawa untuk diserahkan kembali pada Presiden Soekarno yang pada saat itu tahun 1949 berada dalam pengasingan di Mentok dimana bendera dipercayakan pada A.M Yusuf Rasidi untuk menyembunyikannya dengan taruhan nyawa.

Sehari sebelum sang saka merah putih dibawa pulang ke Jogjakarta , dislah satu ruangan kamar pengasingan inilah Bung karno menangis tersedu sedu melihat bendera pusaka merah putih dibentangkan yang selama ini terpisah karena disembunyikan di kampung Ulu mentok di rumah A.M Yusuf Rasidi , tidak sia sia segala perjuangan para Pemimpin RI tersebut selama di pengasingan , telah berhasil memenangkan diplomasi mereka dalam kancah politik Internasional .

“VAN BANGKA BEGINT DE VICTORIE ” dari Bangka datangnya Kemenangan.

Kontributor : Dody Iskandar .0853.1416.2800

Sumber : Naskah sejarah Wisma ranggam ( Alfani / 085268766666)

 

 

 

 

 

 

 

Imbauan Tak Sebar Konten Aksi Kekerasan dan Ujaran Kebencian

Tag

, , , , , , ,

SIARAN PERS NO. 105/HM/KOMINFO/05/2019

Siaran Pers No. 105/HM/KOMINFO/05/2019

Rabu, 22 Mei 2019 Pukul 12.00 WIB

Tentang

Imbauan Tak Sebar Konten Aksi Kekerasan dan Ujaran Kebencian 

  • Menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu, 22 Mei 2019, berupa video aksi kekerasan, kerusuhan hingga hoaks video lama yang diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau warganet untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apapun.
  • Imbauan ini dilakukan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat.
  • Kementerian Kominfo  mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat ataupun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapapun.
  • Konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) merupakan konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  • Kementerian Kominfo terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten dan akun dengan menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator. Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan dan hasutan yang bersifat provokatif.
  • Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukenali keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

KPU Umumkan Jokowi-Ma’ruf Pemenang Pilpres 2019 berdasarkan hasil perhitungan sementara.

Tag

, , , ,

PASANGAN 01 MENJADI PEMENANG PILPRES 2019

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019.

“Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239,” ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

JUMLAH SUARA NASIONAL

KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Ketua KPU Arief Budiman kemudian membacakan keputusan hasil rekapitulasi nasional pilpres, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD. Arief langsung mengetok palu tanda penetapan hasil rekapitulasi.

Rapat pleno ini langsung diumumkan setelah KPU melakukan rekapitulasi empat provinsi terakhir. Pleno ini dihadiri seluruh komisioner KPU, Ketua Bawaslu Abhan, dan semua anggota Bawaslu.

Saksi dari parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf yang hadir adalah I Gusti Putu Artha, sedangkan dua orang saksi dari Prabowo-Sandi adalah juru debat BPN Ahmad Riza Patria dan Aziz.

JOKOWI -MA’RUF UNGGUL di 21 PROVINSI

Seperti diketahui, Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Kemudian Jokowi-Ma’ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Paslon 02 masih bisa mengajukan sengketa hasil Pilpres ini ke MK. Jika dalam tiga hari setelah berakhirnya batas waktu pengujian keberatan penetapan hasil Pemilu ke MK, tidak ada sengketa yang diajukan, maka KPU dapat menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

Sumber : Detik.com

Kapolri Tegaskan Pengamanan Maksimal pada Pengumuman KPU 22 Mei

Tag

, , , , , , , , ,

SIAP TINDAK TEGAS BAGI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pengamanan maksimal pada hari pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Tito mengatakan setiap pihak yang melanggar akan ditindak tegas.

PENGAMANAN MAKSIMAL

“Kita akan mengamankan secara maksimal kita sudah siapkan rencana rencana pengamanan yang melibatkan personel yang cukup agar masyarakat juga merasa terjamin sepanjang semua mengikuti aturan hukum maka akan baik-baik saja. Polri prinsipnya jika ada pihak-pihak yang keberatan mengikuti aturan hukum maka tentu kita akan ikut mengamankan namun kalau ada pelanggaran hukum yang sama polisi seluruh dunia juga sama, kalau ada pelanggaran hukum kita akan melakukan penindakan hukum sesuai aturan yang ada,” kata Tito di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Tito mengatakan situasi Indonesia pada 20 Mei 2019 akan tetap kondusif. Keyakinan Tito itu merujuk pada semua tahapan pemilu yang sudah berjalan 8 bulan dan berlangsung damai.

EVALUASI 8 BULAN

“Sudah 8 bulan berlangsung semua tahapan bisa dilalui kampanye pun yang melibatkan jutaan orang itu kita bisa lalu dengan baik. Pemungutan suara di Indonesia merupakan pemungutan suara terbesar di dunia dan mungkin paling kompleks karena melibatkan 81%, itu diatas di atas 150 juta dan kemudian pilpres dan pileg nya dilaksanakan serentak dalam satu hari nggak ada lagi negara yang melakukan itu. Nyatanya kan Kita juga bisa lalu dengan baik, tidak ada insiden yang berarti,” ujarnya.

Sebanyak 40 ribu personel dikerahkan saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Pengamanan di setiap daerah akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kerawanannya masing-masing.

“Prinsip Jakarta tapi ada beberapa tempat lain kita juga kan amankan, saya kira semua kapolda sudah saya perintahkan untuk membuat renpam (rencana pengamanan) sesuai dengan potensi kerawanan yang ada. Tiap daerah berbeda satu sama lain,” ujar dia.

Sumber : Detik.Com

KOMISI AGEN SEQUISLIFE TERTAHAN PERUSAHAAN

Tag

, , , , , , ,

KOMISI YANG TERTAHAN TAK KUNJUNG CAIR.

Palembang, 18 Mei 2019

Seyogyanya sebagai proses saling menguntungkan antara perusahaan dan agen yang menjual produk adalah dimana agen melakukan kewajibannya sebagai agen dan menerima haknya mendapatkan komisi karena ia harus melakukan negosiasi datang berulang kali ketempat nasabah dengan operasional sendiri.

Tak kala nasabah didapat maka harapan terbesar agen adalah ia mendapatkan hak kompensasi komisi dari penjualan produknya sebagai pengganti uang transport yang selama ini ia keluarkan dalam mencari nasabah.

 

PENAHANAN KOMISI

Seteleh terjadi closing penjualan maka komisi ditungu tunggu tetapi tetapi ada penahanan dari perusahaan asuransi sequislife mengenai komisi agennya yang lumayan cukup lama tertahan sampai nilainya lumayan kalau dilihat komulatif secara keseluruhan yang tertahan.

BAYAR KERINGATNYA SEBELUM KERING

kalau kita hubungkan dengan keyakinan ada pendapat bahwa bayarlah ia sebelum keringatnya kering tetapi hal ini tidak terjadi sampai ditahan sekian lama hak agen atas apa yang telah ia tuntaskan kewajibannya.

SOLUSI 

sampai saat ini belum ada realisasi pencairan yang diterima sehingga membuat agen dismotivasi dengan apa yang dilakukan perusahaan asuransi sequislife yang telah memperjanjikan sebelumnya macam macam komisi yang bisa diterima agen. bagaimanakah tanggapan anda pembaca mengenai hal ini ? sampai saat ini kami agen masih menunggu kapan pencairan bisa diterima.

Kontributor : Dody Iskandar SH

Pusdatin Kemhan Harus Siap dan Mampu Tangkal Serangan Siber

Tag

, , , , , ,

KEMUNGKINAN SERANGAN SIBER DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA.

Jumat, 17 Mei 2019

Setiap Kementerian dan Lembaga harus dapat menjaga ketersediaan, keutuhan dan kerahasiaan informasi di ruang siber. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya serangan-serangan di ruang siber.

Oleh karenanya, diperlukan kesiapan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan (Pusdatin Kemhan) dalam membangun dan membina kemampuan serta daya tangkal terhadap kemungkinan serangan siber yang dapat merugikan kepentingan pertahanan negara.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Laksdya TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A., saat memimpin Upacara Pengangkatan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapusdatin Kemhan, Jumat (17/5) di kantor Kemhan, Jakarta.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan mengatakan, peran dan keberadaan Pusdatin Kemhan sangat penting. Pusdatin Kemhan merupakan salah satu institusi pelaksana Kemhan yang fokus di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pertahanan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan sistem informasi dan persandian, dan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer dan fungsional persandian di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Uraian tugas tersebut mengisyaratkan bahwa sistem informasi pertahanan negara menuntut adanya rancangan dan pengelolaan sistem secara tepat, akurat dan mutakhir. Hal ini dimaksudkan untuk membantu proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pimpinan secara cepat dan tepat terutama di bidang cyber defence.

Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan yang mengawaki peralatan siber juga harus unggul, handal dan memiliki kompetensi yang mumpuni. SDM pertahanan yang unggul dan handal serta mumpuni merupakan tanggung jawab Kemhan dalam mengawal pertahanan siber.

Pada kesempatan ini, jabatan Kapusdatin Kemhan diserahterimakan dari Laksma TNI Ir. Erwan Heruwicaksono, M.I.T., M.Han., kepada Kolonel Chb. Dominggus Pakel, S.Sos, M.M.S.I.,. Upacara Sertijab tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen Kemhan.

Kepada pejabat Kapusdatin Kemhan yang baru dilantik, Sekjen Kemhan berharap mampu mengemban tugas dengan baik dalam membangun dan membina kemampuan serta daya tangkal pertahanan siber di lingkungan Kemhan. (BDI/SPD)

Sumber : Kemhan.go.id

Presiden Jokowi Resmikan Tol Pandaan – Malang

Tag

, , , , , , , , , , ,

TOL PANDAAN – MALANG DIGRATISKAN SAMPAI LEBARAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian Jalan Tol Pandaan-Malang seksi I-III, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (13/5) siang. Tiba sekitar pukul 10:45 WIB, Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau displai panel dan maket proyek jalan tol Pandaan-Malang.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengakui jalan tol Surabaya sampai Malang sudah bertahun-tahun ditunggu oleh Masyarakat. Jika sebelumnya jarak Surabaya-Malang ditempuh 3-3,5 jam, sekarang jarak tersebut diperkirakan bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 jam.

“Memang masih kurang sedikit, kurang 7,8 kilo. Tapi tadi saya sudah kejar agar ini bisa diselesaikan maksimal akhir tahun, maksimal. Syukur bisa maju,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian pengoperasian Jalan Tol Pandaan-Malang, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (13/5) siang.

Dalam kesempaan itu Presiden menyampaikan, dirinya sudah meminta kepada Menteri BUMN selaku pemilik jalan tol Pandaan-Malang agar jangan bayar dulu sampai Lebaran.

“Gratisin dulu sampai Lebaran saja, enggak usah lama-lama, untuk percobaan dulu, tapi sampai Lebaran gratis. Sudah dijawab, “Bisa, Pak,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden berharap peresmian ruas tol Pandaan-Malang Seksi I-III itu mempercepat mobilitas barang, jasa, dan orang, sehingga diharapkan di Malang Raya ini nanti betul-betul menjadi sebuah kawasan wisata yang terkoneksi dengan tol ini, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik dan semakin meningkat.

Usai memberikan sambutan, Presiden menekan sirine tanda diresmikannya Jalan Tol Pandaan-Malang dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.

Mendampingi Presiden dalam peresmian diantaranya Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (DNA/RAH/ES)

Menkominfo Presentasi Penanganan Konten Media Sosial Selama Pemilu 2019 ke Komisi I DPR RI

GUNAKAN MEDIA SOSIAL DENGAN BIJAK DAN PADA TEMPATNYA.

Jakarta, Kominfo – Sukses penyelenggaraan Pemilu 2019, tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya pemantauan konten di platform media sosial.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, memaparkan hasil pengamanan di media sosial  kepada Anggota Komisi I DPR RI dalam rapat kerja di Gedung Paripurna II DPR RI, Jakarta, Senin (13/05/2019).

Dalam Pemilu Serentak 2019, Menteri Rudiantara menyatakan, Kementerian Komunikasi dalam hal ini tidak melakukan pengamanan infrastruktur TIK. Hal itu disebabkan KPU membangun infrastruktur TIK sendiri. Sementara dari sisi keamanan siber, KPU telah dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Karena Kominfo tidak lagi menangani keamanan siber. Namun demikian, yang kami bantu adalah penanganan konten-konten yang berkaitan dengan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan Bawaslu dan KPU,” kata Rudiantara.

Menteri Rudiantara menjelaskan, menjelang pelaksanaan pemilu yakni pada tanggal 17 April, Kementerian Kominfo telah bekerjasama dengan Bawaslu dalam menangani iklan selama masa tenang yang diduga melanggar undang-undang. 

“Saat menjelang tanggal 17 April, disitu ada masa tenang, dimana diatur dalam UU tidak boleh ada yang namanya iklan, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media online. Jadi, (Kominfo) membantu Bawaslu agar tidak ada iklan khususnya di media online,” jelasnya.

Namun, terkait dengan ekspresi dukungan masyarakat secara pribadi di media sosial, baik untuk Capres maupun Caleg, tidak dikategorikan iklan karena dianggap sebagai kebebasan berekspresi.

Mengenai kerjasama dengan KPU, Menteri Rudiantara menyampaikan hingga saat ini, masih terus berjalan, terutama yang berkaitan dengan patroli dan aduan konten yang sifatnya mencoba mendelegitimasi KPU. 

“Jadi, ada tim dari Kominfo dan KPU yang setiap hari menyisir, mencari, mengidentifikasi potensi hoaks, kemudian disampaikan kepada KPU untuk diklarifikasi oleh KPU. Karena, yang mengerti mengenai konten dari aturan UU pemilu yang berkaitan dengan KPU, tentunya KPU,” ungkapnya.

Lanjut Menteri Rudiantara, terkait hal tersebut, Kominfo sifatnya hanya membantu, termasuk analisa isu dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu. Kerjasama yang berkaitan dengan KPU, Kominfo terus lakukan sampai dengan saat ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan tim khusus untuk mengawasi dan mengontrol konten-konten yang melanggar Undang-Undang Pemilu. Selama masa tenang hingga hari pencoblosan nanti, tim khusus pemantau pemilu di media sosial ini bekerja 24 jam dalam sehari.

“Kominfo punya tim khusus untuk masa tenang ini, sampai dengan pencoblosan besok. Untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran Pemilu,” kata Menteri Rudiantara dalam Program TokTok Kominfo, di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Menurut Menteri Rudiantara, bentuk pelanggaran-pelanggaran yang diawasi antara lain mengenai pemasangan iklan-iklan kampanye yang mungkin dapat berpotensi melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

“Tim ini melakukan pemantauan jika ada potensi pelanggaran-pelanggaran, seperti memasang iklan. Itu kan gak boleh (di masa tenang),” ucap Menteri Rudiantara. 

Menteri Kominfo menegaskan pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan koordinasi bersama Bawaslu dan platform media sosial.

“Tim khusus yang dibentuk oleh Kominfo ini, mempunyai proses dengan Bawaslu. Karena pengawas dari pelaksanaan pemilu itu kan Bawaslu. Juga bekerjasama dengan platform media sosial, ada Facebook, Instagram dan Twitter,” kata Menteri Rudiantara.

Menteri Rudiantara mengharapkan pesta demokrasi yang akan berlangsung besok, 17 April 2019 menjadi momentum kegembiraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pemilih.  “Jangan sampai, pemilu dirusaki hanya karena informasi hoaks, pungkasnya.**

Sumber : Kominfo.go.id

Rekrutmen Personil Polri

Tag

, , , , , , , , , , , ,

MENGENAL BAGAIMANA REKRUTMEN POLRI 

Visi dan Misi Rekrutmen
Profesionalisme bagi polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal. Perumusan strategi pelaksanaan standarisasi profesionalisme Polri terus dilakukan Polri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi dengan sikap ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum dapat tercapai.Tuntutan mendasar yang harus terpenuhi agar profesionalisme Polri dapat terwujud maka dapat dimulai dari proses rekrutmen anggota polri yang baik.

Untuk memperbaiki proses rekruitmen anggota Polri agar semakin berkualitas, Polri telah melakukan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri, utamanya pada proses penerimaan anggota Polri dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan yaitu “BETAH” yang merupakan kepanjangan dari Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.

Proses Rekrutmen 
Untuk menjaring pendaftar, Polri telah melakukan berbagai sosialisasi terbuka, baik melalui media massa, spanduk, baliho maupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau ke sekolah.

Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka di mana seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya. Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, dan kesamaptaan dan jasmani hingga proses kelulusan semua dalam pengawasan.

Sesuai perintah Kapolri yang menegaskan bahwa dalam setiap tahun anggaran penerimaan, setiap Panitia Polda harus membentuk Tim Pengawas Internal yaitu terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda setempat dan Tim Pengawasa Eksternal yaitu terdiri dari Diknas, Disdukcapil, IDI, HIMPSI, Akademisi, Guru Olahraga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM, Media Massa untuk mengawasi/menyaksikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat, terus menerus, transparan.

Diharapkan masyarakat terus menerus berperanserta dalam mengawasi setiap tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga akan terjaring anggota Polri yang berkalitas, memiliki Integritas yang tinggi dalam pekerjaan dan terpenting adalah memiliki sikap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Informasi Lengkap
Untuk informasi yang lengkap, detil dan terbarukan, dari syarat hingga hasil seleksi,
silahkan buka situs resmi rekrutmen Polri di :

Sumber : POLRI.GO.ID