Tag

, , , ,

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak semua pembebasan bersyarat yang diajukan terpidana kasus korupsi.Termasuk yang ditolak adalah pembebasan bersyarat yang diajukan Paskah Suzetta,terpidana kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin bersikeras hanya memberikan keringanan hukuman, termasuk pembebasan bersyarat bagi whistle blower sepertiAgus Condro. ”Selama saya dengan Pak Wakil Menteri (Denny Indrayana) menjabat,belum pernah saya menyetujui pembebasan bersyarat, kecuali Agus Condro,” kata Amir di Kantor KPK,Jakarta,kemarin.

Seperti diberitakan, Kemenkumham menghentikan sementara (moratorium) pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.Moratorium diberlakukan sambil pemerintah mengkaji aturan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dan tindak terorisme.Kemenkumham berharap berbagai upaya itu bisa memperkuat efek jera bagi koruptor. Amir dan kementeriannya sudah memiliki ketetapan untuk menangguhkan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi.

“ Kami sudah buat ketetapan bahwa untuk sementara kami tangguhkan (pembebasan bersyarat) itu,”katanya. Juru Bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Akbar Hadi Prabowo, memastikan Paskah belum bebas karena pengajuan pembebasan bersyaratnya masih dikaji.“ Paskah masih (ditahan). Kami masih kaji ulang, meskipun harus diakui yang bersangkutan sudah mengajukan pembebasan bersyarat,”kata Akbar.

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta telah menjalani dua per tiga masa hukuman. Menurut pengacara Paskah,Singap Panjaitan,kliennya sebenarnya bebas bersyarat pada 30 Oktober 2011. “Berdasarkan hitungannya begitu (bebas bersyarat), ”katanya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sangat mengapresiasi kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor yang diambil Menkumham. Dia hanya mengingatkan kebijakan itu jangan sampai dipolitisasi.

”Jangan kebijakan ini diperuntukkan bagi beberapa orang saja.Kalau mau objektif moratorium ini diberlakukan untuk semua koruptor, tidak terkecuali,”tekannya. Politikus Partai Golkar ini mendukung kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat koruptor jika memang tujuannya mencari format terbaik ke depan. Dia menunggu keputusan konkret Amir Syamsuddin.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Abu Bakar Al Habsyi meminta kebijakan moratorium remisi koruptor jangan dijadikan ajang pencitraan. Jika memang Menteri Amir ingin melakukan moratorium, UU Pemasyarakatan harus direvisi terlebih dulu. ”Jika nantinya ada pengaturan peraturan pemerintah (PP) soal moratorium remisi koruptor, harus merujuk pada UU Pemasyarakatan.

Jadi tidak bisa dibuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Bila memang ada iktikad baik untuk memperbaiki UU Pemasyarakatan, mari kita lakukan bersama,”katanya. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP,Eva Kusuma Sundari,berharap pemerintah tidak mengumbar wacana moratorium korupsi sehingga terkesan menjadi bahan pencitraan di tengah upaya pemberantasan korupsi yang gagal.

Eva menyebut,yang paling penting efek jera harus diciptakan di pengadilan, misalnya dengan pembuktian terbalik dan pemiskinan. ”Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah mengubah legislasi dan memperkuat integritas lembaga penegak hukum seperti polisi dan jaksa,”tuturnya. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Syarifuddin Suding mengatakan,Kemenkumham harus mempunyai strategi besar untuk mengirim pesan efek jera terhadap penyelenggara negara yang lain agar tidak berani berlaku korup.

“Adapun remisi itu diatur undang-undang, merupakan hak narapidana. Jangan mengambil kebijakan yang terlihat populer tapi menabrak aturan,”ujarnya saat dihubungi kemarin. Bagaimanapun langkah ini malah bisa membuka peluang gugatan terhadap pemerintah karena tidak memberikan hakhak narapidana yang sudah menjalani masa hukuman. Pakar hukum Jimly Asshiddiqie menilai langkah pemerintah perlu diapresiasi. Ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk memperbaiki penegakan hukum.

Langkah pertama, memperbaiki citra hukum dan peradilan hingga bisa mengembalikan kewibawaan lembaga penegak hukum yang terpuruk di mata publik. Kemudian pemerintah harus melakukan pembenahan sistem penegakan hukum.Paling penting,pemerintah harus mengefektifkan kinerja aparat untuk mencegah terjadinya korupsi.“Jika hanya satu saja yang dilakukan tentu tidak cukup. Tentu pemerintah harus akan melakukannya,”ujarnya.

Pengamat hukum dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, pemerintah sudah seharusnya melakukan kebijakan terobosan untuk pemberantasan korupsi.Menurutnya, kejahatan korupsi di Indonesia sudah masuk dalam kategori luar biasa. Jumlah pelaku korupsi dan uang negara yang dikorup sudah memprihatinkan.

“Maka dari itu, pemerintah juga harus punya kebijakan luar biasa.Misalnya dengan menghapus remisi dan pembebasan bersyarat. Jika kebijakan ini dibarengi dengan supremasi hukum, ini akan menimbulkan efek jera bagi koruptor,”papar Asep.