Tag

, , , , , ,

Belajar demokrasi dan reformasi di Indonesia.

pilkada

Berita Indonesia hari ini kembali belajar sistim demokrasi setelah sekian lama kita melakukan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung / diangkat dewan kemudian beralih pada pemilihan langsung dimana pilihan ada ditangan rakyat dan sekarang kembali lagi pada pemilihan oleh dewan.

Pilkada adalah sarana pendidikan demokrasi bagi rakyat Indonesia karena saat seperti itulah kita selaku masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dengan memilih wakil-wakil rakyat di daerah sesuai dengan hati nurani serta kiprahnya sang calon kepala daerah di masyarakat.

Pilkada secara langsung
Pilkada secara langsung dampak positifnya adalah pimpinan yang terpilih sesuai dengan aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakatnya karena bisaanya pemilihan langsung lebih kuat pada calon yang berdomisili di wilayah tersebut.

Pilkada secara langsung dampak negatifnya adalah cenderung akan menjadikan kepala daerah sebagai raja kecil yang cenderung akan mengabaikan perintah dari atasnya karena mereka berpikir dipilih karena rakyat bukan karena dewan dan memang fenomena yang ada banyak kepala daerah yang non partai dan betul betul dari latar belakang yang berbeda seperti pengusaha atau artis.

Dampak negative lainnya adalah biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan dari APBD dan APBN ketika harus dilakukan pemilihan ulang atau dilakukan beberapa kali karena kuota suara yang belum mencukupi 50 +1.

Pilkada secara tidak langsung

Pilkada secara tidak langsung dalam hal ini dipilih oleh dewan kemudian disahkan oleh Mendagri mempunyai sisi positifnya adalah penekanan biaya yang dikeluarkan karena biaya yang keluar hanyalah untuk biaya rapat paripurna untuk mementukan siapa dan dari partai apa mereka berasal dan hanya tinggal melakukan lobi-lobi politik saja agar partai yang mempunyai porsi besar bisa mendukung calon dari partai yang berbeda.

Sisi negatifnya pilkada melalui dewan adalah akan memunculkan calon calon yang belum tentu dari wilayah dimana ia akan ditempatkan yang pada akhirnya masyarakat akan cenderung antipatif terhadap aturan-aturan yang akan dibuat kemudian.

Sisi negatif lainnya adalah akan mematikan calon calon yang berada diluar partai / independent yang sebetulnya mereka bisa juga menjadi pemimpin dan mempunyai pengaruh yang kuat di wilayahnya ataupun di dalam status social masyarakat.

Sisi negative lainnya adalah kepala daerah yang akan menjabat adalah dari partai dengan koalisi besar sehingga suara mereka dapat dengan mudah memenangkan si calon tetapi mesti di ingat juga ketika calon yang diusung terpilih haruslah memberikan porsi yang baik juga di dewan dari partai-partai pengusungnya tersebut.

Matinya cita-cita reformasi

Reformasi yang didengungkan dan membuahkan hasil pada tahun 2008 dengan jatuhnya rezim Presiden Soeharto itu merupakan hasil perjuangan selurah masyarakat yang sudah bosan dengan sistim pemerintahan yang sudah sangat korup dimana pemerintahan yang terlalu lama akan memperkuat partai yang mendukung pimpinannya kala itu dan suara partai pendukung ini akan sangat kuat berimbas pada produk-produk hukum yang ada kala itu.

Reformasi pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik dimana rakyat ingin suara mereka didengar serta dapat menyalurkan aspirasinya sesuai keinginannya .

Hubungan matinya cita-cita reformasi dengan undang-undang pilkada yang baru di sahkan ini adalah bahwa kedepannya rakyat akan kembali dibungkam suaranya dan hanya orang-orang yang didewan saja melalui kendaraan partai yang mempunyai alasan kuat untuk menjadi calon kepala daerah sedangkan yang berasal dari independent akan sangat sulit posisinya ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

kontributor : dody iskandar SH